Page 121 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 121

- 107 -



                                         a.   sumber dana dapat berasal dari:
                                              1.    seluruh  Sisa  Anggaran  Kontraktual  yang
                                                    tersedia, termasuk dari sisa anggaran untuk
                                                    keperluan pekerjaan tambah (contract change
                                                    order) yang tidak digunakan; dan/atau
                                              2.    sisa dana SBSN kegiatan/proyek lain;
                                         b.   dapat  dilakukan  melalui  pergeseran  anggaran
                                              berupa:
                                              1.    antarkomponen dalam kegiatan/proyek yang
                                                    sama;
                                              2.    antarkegiatan/proyek; atau
                                              3.    antarjenis kontrak tahun tunggal dan kontrak
                                                    tahun jamak terakhir;
                                         c.   tidak  menyebabkan  penambahan  alokasi  SBSN
                                              pada  Kementerian/Lembaga  bersangkutan  pada
                                              tahun  anggaran  berkenaan  dan  tahun  anggaran
                                              berikutnya;
                                         d.   tidak      menyebabkan          penambahan          jumlah
                                              penerbitan SBSN pada tahun anggaran berkenaan
                                              dan tahun anggaran berikutnya;
                                         e.   tidak berlaku untuk kegiatan/proyek yang belum
                                              dicantumkan            dalam        daftar        prioritas
                                              kegiatan/proyek          SBSN       dan/atau         belum
                                              mendapatkan alokasi anggaran SBSN sebelumnya;
                                              dan
                                         f.   pergeseran  anggaran  dilakukan  dengan  terlebih
                                              dahulu  melalui  pembahasan  bersama  3  (tiga)
                                              pihak          (trilateral        meeting)          antara
                                              Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan
                                              Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  dan
                                              Pembangunan           Nasional      dan      Kementerian
                                              Keuangan.

                                                                 Pasal 143
                                   (1)  Revisi     administrasi      terkait    SBSN      sebagaimana
                                         dimaksud  dalam  Pasal  138  ayat  (1)  huruf  c  dapat
                                         berupa:
                                         a.   perubahan  atau  penambahan  nomor  register
                                              SBSN;
                                         b.   ralat nomor register SBSN;
                                         c.   perubahan  atau  penambahan  cara  penarikan
                                              SBSN; dan/atau
                                         d.   ralat cara penarikan SBSN.
                                   (2)  Revisi      administrasi       terkait     perubahan         atau
                                         penambahan  nomor  register  SBSN  sebagaimana
                                         dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dilakukan  dengan
                                         ketentuan sebagai berikut:
                                         a.   lingkup  perubahan  atau  penambahan  nomor
                                              register SBSN meliputi:
                                              1.    perubahan  kegiatan/proyek  dari  semula
                                                    kontrak  tahun  tunggal  menjadi  kontrak
                                                    tahun jamak atau sebaliknya; dan/atau
                                              2.    adanya  penambahan  kegiatan/proyek  baru
                                                    baik kontrak tahun tunggal maupun kontrak
                                                    tahun jamak;
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126