Page 123 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 123
- 109 -
(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui pergeseran:
a. antarakun dalam RO yang sama atau antar-RO;
b. antar-RO dalam KRO yang sama atau antar-KRO;
c. antar-KRO dalam Program yang sama atau antar-
Program; dan/atau
d. anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA
K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
Pasal 146
(1) Revisi Anggaran untuk memenuhi kekurangan selain
Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 144 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pergeseran
anggaran dari Belanja Operasional ke selain Belanja
Operasional.
(2) Khusus untuk pergeseran anggaran dari belanja
pegawai operasional ke selain belanja pegawai
operasional dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. pergeseran dapat diusulkan sepanjang tidak
mengakibatkan belanja pegawai operasional pada
Satker bersangkutan menjadi minus di akhir
tahun;
b. Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan
pergeseran anggaran dari belanja pegawai
operasional ke selain belanja pegawai operasional
kepada Kementerian Keuangan dilampiri surat
persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama Kementerian/Lembaga; dan
c. surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, paling sedikit menyatakan bahwa:
1. alokasi belanja pegawai operasional pada
tingkat Kementerian/Lembaga telah
terpenuhi sampai dengan akhir tahun; dan
2. dalam hal terjadi kekurangan belanja pegawai
operasional akan segera dipenuhi melalui
pergeseran alokasi anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Pasal 147
Dalam hal terjadi pagu minus belanja pegawai operasional
pada tahun anggaran berkenaan, Satker memprioritaskan
penyelesaiannya dengan melakukan pergeseran alokasi
anggaran dalam 1 (satu) Satker dan/atau antar-Satker
dalam 1 (satu) unit eselon I dan/atau antarunit eselon I
dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga.
Paragraf 6
Revisi Anggaran Terkait BA BUN
Pasal 148
(1) Revisi Anggaran terkait BA BUN dilakukan melalui:
a. perubahan anggaran BA BUN; dan
b. pergeseran anggaran BA BUN.
(2) Perubahan anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
