Page 124 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 124

- 110 -



                                         a.   perubahan alokasi anggaran program subsidi;
                                         b.   perubahan  alokasi  anggaran  kewajiban  yang
                                              timbul  dari  penggunaan  dana  Saldo  Anggaran
                                              Lebih,  Penarikan  Pinjaman  Tunai,  dan/atau
                                              penerbitan  surat  berharga  negara  sebagai  akibat
                                              tambahan pembiayaan;
                                         c.   perubahan  alokasi  anggaran  pembayaran  bunga
                                              utang;
                                         d.   perubahan        alokasi      anggaran       pembayaran
                                              cicilan/pelunasan pokok utang;
                                         e.   perubahan         alokasi       anggaran        kewajiban
                                              penjaminan Pemerintah;
                                         f.   perubahan  angggaran  belanja  yang  bersumber
                                              dari hibah, termasuk hibah yang diterushibahkan;
                                         g.   perubahan  anggaran  belanja  dalam  rangka
                                              penanggulangan bencana;
                                         h.   perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
                                              PLN;
                                         i.   perubahan pagu anggaran TKD;
                                         j.   perubahan          pembayaran         investasi       pada
                                              organisasi/lembaga                              keuangan
                                              internasional/badan  usaha  internasional  sebagai
                                              akibat dari perubahan kurs;
                                         k.   perubahan  anggaran  BA  BUN  sebagai  akibat
                                              pergeseran anggaran dari BA K/L ke sub BA BUN
                                              Belanja Lainnya;
                                         l.   perubahan  anggaran  BA  BUN  sebagai  akibat
                                              pergeseran  anggaran  dari  sub  BA  BUN  Belanja
                                              Lainnya ke BA K/L;
                                         m.  perubahan  anggaran  BA  BUN  sebagai  akibat
                                              penambahan  alokasi  pembiayaan  investasi  pada
                                              BLU yang bersumber dari kas BLU;
                                         n.   perubahan  anggaran  BA  BUN  sebagai  akibat
                                              pengesahan                                             atas
                                              pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk
                                              sub  BA  BUN  yang  telah  dilakukan  pada  tahun
                                              anggaran sebelumnya;
                                         o.   perubahan  anggaran  program  transaksi  khusus
                                              terkait  pembayaran  klaim  loss  limit  yang
                                              bersumber          dari      Cadangan         Penjaminan
                                              Pemerintah; dan/atau
                                         p.   perubahan  anggaran  dalam  rangka  penggunaan
                                              anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan
                                              dalam DIPA BUN.
                                   (3)  Revisi Anggaran berupa pergeseran anggaran BA BUN
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
                                         dalam rangka:
                                         a.   pemenuhan  alokasi  anggaran  pada  program
                                              subsidi;
                                         b.   pemenuhan  kurang  salur/kurang  bayar  subsidi
                                              dan TKD;
                                         c.   pemenuhan  kekurangan  alokasi  anggaran  untuk
                                              belanja hibah ke luar negeri sebagai akibat adanya
                                              selisih kurs;
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129