Page 126 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 126

- 112 -



                                         setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan selaku PA
                                         BUN.

                                                                Paragraf 7
                                                 Revisi Anggaran Terkait Tunggakan

                                                                 Pasal 150
                                   (1)  Revisi  Anggaran  terkait  Tunggakan  dilakukan  untuk
                                         memenuhi pembayaran Tunggakan melalui pergeseran
                                         anggaran.
                                   (2)  Alokasi        Anggaran         pembayaran           Tunggakan
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
                                         DIPA tahun anggaran berkenaan.
                                   (3)  Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
                                         (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
                                         a.   setiap  Tunggakan  harus  dicantumkan  dalam
                                              catatan-catatan terpisah per akun dalam halaman
                                              IVB  DIPA  pada  setiap  alokasi  yang  ditetapkan
                                              untuk  mendanai  suatu  kegiatan  per  DIPA  per
                                              Satker;
                                         b.   dalam  hal  kolom  yang  terdapat  dalam  Sistem
                                              Informasi  untuk  mencantumkan  catatan  semua
                                              Tunggakan  tidak  mencukupi,  rincian  detail
                                              tagihan  per  akun  dapat  disampaikan  dalam
                                              lembaran terpisah, yang ditetapkan oleh KPA;
                                         c.   dalam hal jumlah Tunggakan per tagihan, nilainya:
                                              1.    sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus
                                                    juta     rupiah),     harus      dilampiri      surat
                                                    pernyataan dari KPA;
                                              2.    di  atas  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta
                                                    rupiah)  sampai  dengan  Rp2.000.000.000,00
                                                    (dua  miliar  rupiah),  harus  dilampiri  hasil
                                                    reviu dari APIP K/L; dan/atau
                                              3.    di  atas  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar
                                                    rupiah),  harus  dilampiri  hasil  audit  dari
                                                    Badan        Pengawasan         Keuangan         dan
                                                    Pembangunan;
                                         d.   dalam hal Tunggakan sudah dilakukan audit oleh
                                              Badan  Pemeriksa  Keuangan,  usulan  pergeseran
                                              anggaran  dapat  dilampiri  hasil  audit  dari  Badan
                                              Pemeriksa  Keuangan  tersebut  sebagai  dokumen
                                              pendukung pengganti surat pernyataan dari KPA
                                              atau pengganti hasil reviu dari APIP K/L atau audit
                                              Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
                                              dan
                                         e.   dalam  hal  terdapat  perbedaan  angka  antara
                                              Tunggakan  yang  tercantum  dalam  halaman  IVB
                                              DIPA dengan hasil reviu/audit, maka angka yang
                                              digunakan adalah angka hasil reviu/audit.

                                                                Paragraf 8
                                           Revisi Anggaran Terkait RO Prioritas Nasional

                                                                 Pasal 151
                                   (1)  Kementerian/Lembaga  dapat  mengusulkan  Revisi
                                         Anggaran berupa:
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131