Page 117 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 117

- 103 -



                                              2.    nilai optimalisasi melebihi batas paling tinggi
                                                    sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai
                                                    kontrak       pada       masing-masing         paket
                                                    pengadaan;
                                         e.   tidak       perlu       mendapatkan           persetujuan
                                              Kementerian           Perencanaan          Pembangunan
                                              Nasional/Badan          Perencanaan        Pembangunan
                                              Nasional, dalam hal:
                                              1.    tidak melebihi batas paling tinggi sebesar 10%
                                                    (sepuluh persen) dari total nilai kontrak pada
                                                    masing-masing paket pengadaan;
                                              2.    digunakan             untuk           penambahan
                                                    kegiatan/proyek  atau  komponen  penunjang
                                                    dari  ruang  lingkup  berdasarkan  penetapan
                                                    oleh KPA dan dilengkapi dengan pernyataan
                                                    tanggung jawab mutlak dari KPA; dan
                                              3.    terlebih  dahulu  dilakukan  reviu  oleh  APIP
                                                    K/L;
                                         f.   tidak  dapat  digunakan  untuk  kegiatan/proyek
                                              yang belum mendapatkan alokasi anggaran SBSN
                                              sebelumnya, kecuali:
                                              1.    kegiatan/proyek  yang  merupakan  arahan
                                                    langsung  Presiden  dan/atau  keputusan
                                                    sidang kabinet; dan/atau
                                              2.    ditetapkan melalui perubahan daftar prioritas
                                                    kegiatan/proyek        SBSN      setelah     terlebih
                                                    dahulu  melalui  pembahasan  Kementerian
                                                    Keuangan,  Kementerian/Lembaga  terkait,
                                                    dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
                                                    Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan
                                                    Nasional; dan
                                         g.   dapat  digunakan  untuk  kegiatan/proyek  yang
                                              dialihkan dari sumber dana rupiah murni ke SBSN
                                              sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  kebijakan
                                              pemotongan  dan/atau  penghematan  anggaran,
                                              dengan ketentuan:
                                              1.    kegiatan/proyek  yang  akan  dialihkan  ke
                                                    SBSN  memenuhi  kriteria  dan  persyaratan
                                                    untuk  pembiayaan  kegiatan/proyek  melalui
                                                    SBSN;
                                              2.    kegiatan/proyek         belum       ada     realisasi
                                                    anggaran dengan sumber dana rupiah murni
                                                    pada saat dialihkan ke SBSN;
                                              3.    ditetapkan melalui perubahan daftar prioritas
                                                    kegiatan/proyek  SBSN  atau  rincian  daftar
                                                    prioritas  kegiatan/proyek  SBSN  setelah
                                                    terlebih     dahulu       melalui      pembahasan
                                                    Kementerian                              Keuangan,
                                                    Kementerian/Lembaga               terkait,       dan
                                                    Kementerian       Perencanaan        Pembangunan
                                                    Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan
                                                    Nasional;
                                              4.    tidak           menambah              pagu/alokasi
                                                    kegiatan/proyek  SBSN  secara  keseluruhan;
                                                    dan
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122