Page 112 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 98 -

Pasal 140
Pergeseran anggaran dalam rangka pembayaran Tunggakan
kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
ayat (5) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. pergeseran anggaran antar-kegiatan/proyek atau
antar-Satker dilakukan dengan merealokasi Sisa
Anggaran Kontraktual pada kegiatan/proyek atau
Satker lain ke kegiatan/proyek atau Satker yang
memiliki Tunggakan;
b. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dilakukan dengan syarat:
1. menggunakan Sisa Anggaran Kontraktual
kegiatan/proyek dari unit eselon I bersangkutan
pada tahun anggaran berkenaan; dan
2. nilai Tunggakan yang dibayarkan sesuai hasil
audit Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan;
c. besaran nilai anggaran hasil pergeseran dituangkan
dalam DIPA Petikan yang memiliki Tunggakan dan
menggunakan kode register SBSN yang tersedia pada
unit eselon I bersangkutan untuk tahun anggaran
berkenaan;
d. dalam hal pergeseran anggaran melibatkan lebih dari 1
(satu) kegiatan/proyek atau Satker yang memiliki Sisa
Anggaran Kontraktual, maka dapat disertai dengan
proses mutasi dana antar-rekening khusus atau
perubahan data register SBSN; dan
e. proses Revisi Anggaran dapat dilakukan tanpa adanya
perubahan daftar prioritas kegiatan/proyek SBSN.

Pasal 141
(1) Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi
pendanaan antar-tahun anggaran untuk percepatan
kegiatan/proyek SBSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
a. peminjaman pagu;
b. pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual;
dan/atau
c. pemanfaatan sisa dana SBSN pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
(2) Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi
pendanaan antar-tahun anggaran untuk percepatan
kegiatan/proyek SBSN melalui peminjaman pagu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan percepatan dari kegiatan/proyek
SBSN kontrak tahun jamak tahun anggaran
berikutnya ke kegiatan/proyek SBSN kontrak
tahun jamak tahun anggaran berkenaan;
b. alokasi anggarannya bersumber dari penundaan
pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN kontrak
tahun jamak lain dari tahun anggaran berkenaan
ke tahun anggaran berikutnya;