Page 110 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 96 -

b. pergeseran anggaran yang tidak bersifat
menambah pagu anggaran SBSN pada
Kementerian/Lembaga bersangkutan; dan/atau
c. revisi administrasi.
(2) Perubahan anggaran yang bersifat menambah pagu
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat dilakukan dalam rangka:
a. lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN
tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
b. penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk
pembiayaan kegiatan/proyek
Kementerian/Lembaga yang tidak terserap pada
tahun anggaran sebelumnya.
(3) Selain perubahan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), khusus untuk kegiatan/proyek Ibu Kota
Nusantara, perubahan anggaran yang bersifat
menambah pagu anggaran SBSN dapat pula dilakukan
melalui pengurangan pagu rupiah murni dalam 1 (satu)
unit eselon I dan/atau antarunit eselon I dalam
Kementerian/Lembaga bersangkutan yang dilakukan
dengan ketentuan:
a. pemenuhan alokasi kegiatan/proyek prioritas
baru sesuai arahan Presiden atau hasil keputusan
sidang kabinet dan/atau ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan/proyek prioritas baru sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus terlebih dahulu
melalui perubahan daftar prioritas proyek SBSN;
dan
c. proses Revisi Anggaran untuk pemenuhan alokasi
kegiatan/proyek prioritas baru sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilakukan dalam 1 (satu)
Program dalam Kementerian/Lembaga
bersangkutan.
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan:
a. dalam 1 (satu) unit eselon I; dan/atau
b. antarunit eselon I;
(5) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) unit eselon I
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan
dalam rangka:
a. pembayaran Tunggakan kegiatan/proyek SBSN
sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan yang bersumber dari Sisa
Anggaran Kontraktual;
b. rekomposisi pendanaan antar-tahun anggaran
untuk percepatan kegiatan/proyek SBSN;
dan/atau
c. pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual untuk
kegiatan/proyek SBSN yang sama dan/atau antar-
kegiatan/proyek SBSN.
(6) Pergeseran anggaran SBSN antarunit eselon I
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan
dengan ketentuan: