Page 105 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 91 -

(2) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
PNBP BUN yang bersifat mengurangi pagu anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf
b dapat disebabkan adanya penurunan besaran
persetujuan penggunaan PNBP oleh Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) huruf
b.

Pasal 130
(1) Revisi Anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
berupa pergeseran anggaran belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b dalam hal
pagu anggaran tetap dapat dilakukan:
a. antar-Program dan/atau antar-unit eselon I;
b. antar-KRO dan/atau dalam 1 (satu) KRO;
dan/atau
c. dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Satker
sepanjang tidak mengubah volume RO, jenis
belanja, dan sumber dana.
(2) Pembagian kewenangan terkait pergeseran anggaran
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Revisi Anggaran Terkait Pinjaman

Pasal 131
(1) Revisi Anggaran yang bersumber dari PLN dan/atau
PDN, berupa:
a. perubahan anggaran; atau
b. pergeseran anggaran.
(2) Revisi Anggaran yang bersumber dari PLN dan/atau
PDN berupa perubahan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat:
a. menambah pagu anggaran; atau
b. mengurangi alokasi anggaran.
(3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. pagu anggaran pada BA K/L;
b. pagu anggaran belanja BA BUN untuk pinjaman
yang diterushibahkan; dan/atau
c. pagu anggaran pengeluaran pembiayaan pada BA
BUN untuk Pemberian Pinjaman termasuk
pinjaman yang diteruspinjamkan.
(4) Perubahan anggaran yang bersifat menambah pagu
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dapat dilakukan dalam hal:
a. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman,
termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan
pinjaman yang diterushibahkan;
b. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman,
termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan
pinjaman yang diterushibahkan;
c. penambahan pagu anggaran yang bersumber dari
PLN akibat selisih kurs, termasuk pinjaman yang