Page 102 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 88 -

proses penetapannya dilakukan oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran - Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
(7) Dalam hal usulan Revisi Anggaran memuat substansi
yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal
Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
proses penetapannya dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Anggaran.
(8) Rincian kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV
huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Tema Revisi Anggaran

Paragraf 1
Revisi Anggaran Terkait PNBP

Pasal 125
Revisi Anggaran yang bersumber dari PNBP berupa:
a. Revisi Anggaran belanja; dan
b. Revisi Anggaran pendapatan.

Pasal 126
(1) Revisi Anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a yang
dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga atau BUN
berupa:
a. perubahan anggaran belanja; atau
b. pergeseran anggaran belanja.
(2) Revisi Anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
berupa perubahan anggaran belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat:
a. menambah pagu anggaran; atau
b. mengurangi alokasi anggaran.
(3) Perubahan anggaran belanja yang bersifat menambah
pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan dalam hal:
a. adanya peraturan perundang-undangan mengenai
jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
b. adanya Satker PNBP baru;
c. adanya persetujuan penggunaan PNBP baru atau
peningkatan persetujuan penggunaan PNBP oleh
Menteri Keuangan;
d. adanya perkiraan kenaikan PNBP berdasarkan
surat pernyataan KPA untuk menambah volume
RO;
e. adanya peningkatan target PNBP (yang dapat
digunakan) dalam perubahan APBN, termasuk
perubahan postur APBN, dari target PNBP yang
ditetapkan dalam APBN;