Page 99 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 85 -

atas permohonan izin penggunaan anggaran sub
BA BUN Belanja Lainnya.
(7) Ketentuan penyusunan dan pengesahan DIPA BUN
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 120
(1) Revisi Anggaran dapat berupa:
a. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran
berubah;
b. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
dan/atau
c. revisi administrasi.
(2) Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan perubahan anggaran termasuk rinciannya
yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan
pagu belanja BA K/L dan/atau BA BUN.
(3) Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan perubahan rincian belanja BA K/L
dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran
rincian anggaran dalam 1 (satu) BA K/L atau BA BUN
yang tidak menyebabkan penambahan atau
pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran
pembiayaan.
(4) Revisi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, meliputi revisi yang disebabkan oleh
perbaikan/ralat/koreksi administrasi, perubahan
rumusan yang tidak terkait dengan anggaran,
pembukaan blokir, dan/atau revisi lainnya yang
ditetapkan sebagai revisi administrasi.

Pasal 121
Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
berlaku dalam hal terdapat:
a. penyesuaian APBN pada tahun berjalan;
b. perubahan kebijakan Pemerintah, termasuk perubahan
sebagai akibat kebijakan Penyesuaian Belanja Negara;
c. perubahan kebijakan Kementerian/Lembaga dalam
pencapaian target dan sasaran sesuai tugas dan
fungsinya;
d. hasil pengendalian dan pemantauan; dan/atau
e. perubahan informasi anggaran dalam RKA-K/L, RKA-
BUN, dan/atau DIPA Kementerian/Lembaga/DIPA
BUN.