Page 96 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 82 -

SP SABA digunakan untuk membiayai kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang telah
mempunyai Bagian Anggaran.
(14) Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari sub
BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L melalui penerbitan
SP SABA tidak diperkenankan untuk:
a. dihitung dalam pemenuhan target kebijakan
penghematan belanja Kementerian/Lembaga; dan
b. dilakukan pergeseran anggaran antar RO.
(15) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab:
a. atas substansi usulan kegiatan, volume kegiatan,
dan satuan biaya yang digunakan pada usulan
penggunaan anggaran;
b. terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan
pada usulan tambahan anggaran; dan
c. secara formal dan materiil atas pelaksanaan
kegiatan yang dananya bersumber dari sub BA
BUN Belanja Lainnya yang telah dilakukan
pergeseran melalui penerbitan SP SABA.
(16) Berdasarkan SP SABA sebagaimana dimaksud pada
ayat (11), Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan
revisi DIPA Kementerian/Lembaga.
(17) Dalam hal Menteri Keuangan tidak memberikan
persetujuan seluruhnya, Direktur Jenderal Anggaran
selaku Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya atas nama
Menteri Keuangan menyampaikan surat penolakan
usulan tambahan anggaran dimaksud kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan tembusan kepada
Menteri Keuangan.
(18) Tahapan lebih rinci atas mekanisme pergeseran dari
sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran IV huruf A
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7
Penggunaan Anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya
Melalui Penerbitan DIPA BUN

Pasal 119
(1) Penggunaan anggaran yang akan dilakukan melalui
penerbitan DIPA BUN yang berasal dari sub BA BUN
Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memenuhi usulan
tambahan anggaran.
(2) Mekanisme usulan tambahan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan dan
ketentuan sebagai berikut:
a. KPA BUN menyampaikan usulan tambahan
anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran
selaku Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya
dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga pengusul dengan melampirkan dokumen
pendukung berupa:
1. dasar hukum pengalokasian anggaran;