Page 92 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 78 -

selaku Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya
menyampaikan:
1. usulan penerbitan SPP BA BUN dari sub BA
BUN Belanja Lainnya ke subbagian anggaran
BUN yang lainnya kepada Direktur Jenderal
Anggaran dalam hal Menteri Keuangan
memberikan persetujuan atas permohonan
izin penggunaan dan pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada huruf l atau
huruf n; atau
2. surat penolakan usulan tambahan anggaran
kepada PPA BUN atau Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, dalam hal Menteri
Keuangan tidak memberikan persetujuan
atas permohonan izin penggunaan dan
pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf l atau huruf n;
p. usulan penerbitan SPP BA BUN sebagaimana
dimaksud pada huruf o angka 1 dilampiri dengan:
1. nota dinas usulan permohonan izin
penggunaan dan pergeseran anggaran yang
disampaikan kepada Menteri Keuangan
berikut dengan persetujuan Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf
l atau huruf n; dan
2. berita acara penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf I;
q. berdasarkan usulan penerbitan SPP BA BUN
sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 1,
Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan menerbitkan SPP BA BUN;
r. SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada huruf q
disusun sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;
s. SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada huruf q
menjadi dasar pergeseran anggaran
antarsubbagian anggaran dalam BA BUN dan
disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN terkait,
dengan tembusan kepada Menteri Keuangan,
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara -Direktorat Jenderal Anggaran, dan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan -
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
t. berdasarkan SPP BA BUN sebagaimana dimaksud
pada huruf q, Pemimpin PPA BUN terkait sebagai
penerima alokasi anggaran menyusun dan
menyampaikan RKA-BUN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 dalam rangka penyusunan dan
pengesahan DIPA BUN;
u. penyusunan dan pengesahan DIPA BUN
sebagaimana dimaksud pada huruf t,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan