Page 89 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 75 -

dan disampaikan sebagai kelengkapan dalam
menyampaikan usulan tambahan anggaran.
(3) Jumlah kebutuhan anggaran yang diusulkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan
adalah jumlah total kebutuhan anggaran yang
diperlukan oleh Kementerian/Lembaga setelah
dikurangi jumlah hasil optimalisasi sebagaimana
dimaksud ayat (2).
(4) Proses Revisi Anggaran atas hasil optimalisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara
simultan dengan penetapan revisi atas SP SABA yang
diterbitkan atas usulan tambahan anggaran.

Pasal 116
(1) Usulan penggunaan anggaran sub BA BUN Belanja
Lainnya kepada Menteri Keuangan dari
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 ayat (3) atau dari Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4), terlebih dahulu
disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu.
(2) Hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam LHR APIP K/L sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Mekanisme Pergeseran Anggaran dari Sub BA BUN Belanja
Lainnya ke Subbagian Anggaran Lainnya dalam BA BUN
yang Mengakibatkan Penerbitan DIPA BUN

Pasal 117
(1) Penggunaan anggaran yang akan dilakukan melalui
penerbitan SPP BA BUN yang berasal dari sub BA BUN
Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memenuhi usulan
tambahan anggaran.
(2) Penerbitan SPP BA BUN dilakukan dengan tahapan dan
ketentuan sebagai berikut:
a. PPA BUN subbagian anggaran selaku penanggung
jawab Program menyampaikan usulan tambahan
anggaran kepada Pemimpin PPA BUN Belanja
Lainnya selaku penanggung jawab Program
subbagian anggaran BUN Belanja Lainnya;
b. dalam hal tambahan anggaran digunakan untuk
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana di daerah, usulan disampaikan oleh
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
kepada Menteri Keuangan;
c. usulan permintaan tambahan sebagaimana
dimaksud pada huruf a atau huruf b, dilampiri
dengan:
1. dasar hukum pengalokasian anggaran;
2. kerangka acuan kerja;
3. rincian anggaran belanja;