Page 84 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 70 -

4. dokumen pendukung terkait lainnya;
b. usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf a sesuai dengan peruntukan pergeseran
anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2)
sampai dengan ayat (7) dan/atau yang ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan;
c. berdasarkan usulan tambahan anggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Anggaran
melakukan penelaahan yang dikoordinir oleh Mitra PPA
BUN bersama dengan para pihak yang terkait, paling
sedikit dengan melibatkan unsur dari PPA BUN selaku
pemilik alokasi anggaran BUN dan PPA BUN selaku
pengusul tambahan anggaran BUN;
d. dalam hal diperlukan, penelaahan sebagaimana
dimaksud pada huruf c dapat melibatkan
Kementerian/Lembaga pengusul tambahan anggaran
BUN;
e. berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada huruf c, Mitra PPA BUN menyusun penilaian awal
dan berita acara penelaahan untuk selanjutnya
disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN selaku
pemilik alokasi anggaran;
f. Pemimpin PPA BUN selaku pemilik alokasi anggaran
BUN menyusun penilaian akhir dan rekomendasi atas
usulan tambahan anggaran dimaksud dengan
mempertimbangkan penilaian awal dan berita acara
penelaahan yang disampaikan oleh Mitra PPA BUN
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g. berdasarkan penilaian akhir dan rekomendasi yang
telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf f,
Pemimpin PPA BUN selaku pemilik alokasi anggaran
BUN menyampaikan usulan tambahan dan pergeseran
anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN
kepada Menteri Keuangan untuk mendapat
persetujuan;
h. Pemimpin PPA BUN selaku pemilik alokasi anggaran
BUN:
1. mengusulkan penerbitan SPP BA BUN kepada
Direktur Jenderal Anggaran dalam hal usulan
tambahan dan pergeseran anggaran mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan; atau
2. menyampaikan surat penolakan/pengembalian
usulan tambahan anggaran kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga atau Menteri selaku
PA BUN yang mengajukan usulan tambahan
anggaran, dalam hal usulan tambahan dan
pergeseran anggaran tidak mendapat persetujuan
dari Menteri Keuangan;
i. berdasarkan usulan penerbitan SPP BA BUN
sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1, Direktur
Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
menerbitkan SPP BA BUN; dan
j. SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada huruf i,
menjadi dasar penerbitan DIPA BUN dan dicatat