Page 87 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 87

- 73 -



                                         kriteria  mendesak  yang  memenuhi  unsur  sebagai
                                         berikut:
                                         a.   kriteria  umum,  kegiatan  yang  diusulkan  oleh
                                              Kementerian/Lembaga  harus  memenuhi  kriteria
                                              sebagai berikut:
                                              1.    kegiatan  tidak  direncanakan  pada  proses
                                                    penyusunan anggaran Kementerian/Lembaga
                                                    atau  kegiatan  sudah  ada  pada  DIPA
                                                    Kementerian/Lembaga  namun  alokasinya
                                                    tidak cukup tersedia;
                                              2.    kebutuhan          alokasi      kegiatan        tidak
                                                    memungkinkan  untuk  dipenuhi  melalui
                                                    realokasi  anggaran  antarprogram  maupun
                                                    antarkegiatan;
                                              3.    kegiatan     yang     diusulkan      tidak     untuk
                                                    pemenuhan        belanja     barang     operasional
                                                    Kementerian/Lembaga,             kecuali      karena
                                                    adanya  penambahan  pegawai  baru/Satker
                                                    baru;
                                              4.    kegiatan  yang  diusulkan  tidak  termasuk
                                                    dalam kebijakan penghematan/pencadangan
                                                    anggaran belanja Kementerian/Lembaga;
                                              5.    kegiatan  yang  diusulkan  bukan  merupakan
                                                    kegiatan  yang  telah  mendapat  tambahan
                                                    anggaran dari  sub  BA BUN Belanja Lainnya
                                                    pada tahun anggaran sebelumnya; dan
                                              6.    kegiatan         yang        diusulkan          tidak
                                                    memungkinkan  untuk  diajukan  melalui
                                                    Undang-Undang mengenai APBN; dan
                                         b.   kriteria  khusus,  kegiatan  yang  diusulkan  oleh
                                              Kementerian/Lembaga  harus  memenuhi  kriteria
                                              sebagai berikut:
                                              1.    dalam  hal  usulan  kegiatan  merupakan
                                                    pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-
                                                    undangan atau direktif Presiden yang belum
                                                    dialokasikan                 pada               DIPA
                                                    Kementerian/Lembaga,              maka         harus
                                                    dilampirkan:
                                                    a)    peraturan  perundang-undangan  atau
                                                          ketetapan  Presiden  yang  menjadi  dasar
                                                          hukum;
                                                    b)    risalah  sidang/rapat  terbatas  kabinet
                                                          yang  memuat  direktif  Presiden  yang
                                                          diterbitkan  oleh  Sekretariat  Kabinet;
                                                          atau
                                                    c)    surat    pernyataan       Menteri/Pimpinan
                                                          Lembaga      yang     menyatakan        bahwa
                                                          kegiatan  tersebut  merupakan  arahan
                                                          langsung            Presiden           kepada
                                                          Menteri/Pimpinan           Lembaga,        dan
                                                          selanjutnya disampaikan kepada Menteri
                                                          Keuangan  dengan  ditembuskan  kepada
                                                          Sekretaris Kabinet;
                                              2.    dalam      hal     kegiatan      yang     diusulkan
                                                    merupakan akibat dari keadaan kahar, maka
                                                    dilampirkan surat pernyataan keadaan kahar
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92