Page 90 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 76 -

4. surat pernyataan telah dilakukan penelitian;
5. LHR APIP K/L;
6. realisasi kinerja anggaran atas tambahan
anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya
yang diterima pada tahun sebelumnya
dan/atau tahap sebelumnya pada tahun
berjalan; dan
7. dokumen pendukung lainnya dalam hal
diperlukan,
d. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c
angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 untuk
usulan penggunaan anggaran yang berasal dari:
1. PPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN; atau
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana ditandatangani oleh pimpinan unit
eselon I yang bertanggung jawab terhadap
kegiatan yang diusulkan;
e. dalam hal usulan tambahan anggaran
sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan
untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun sebelumnya/tahun-tahun sebelumnya
dan/atau tahun berjalan, dilampiri dengan hasil
reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan atau hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan;
f. PPA BUN atau Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana bertanggung jawab:
1. terhadap kebenaran dokumen yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada
huruf c; dan
2. atas substansi usulan kegiatan, volume
kegiatan, dan satuan biaya yang digunakan
pada usulan penggunaan anggaran;
g. berdasarkan usulan tambahan anggaran
sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b,
Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA
BUN Belanja Lainnya melakukan penelitian secara
bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, setelah
dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c
diterima dengan lengkap dan benar;
h. dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan
tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf g masih diperlukan tambahan dokumen
lainnya, PPA BUN atau Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana diminta menyampaikan
kekurangan dokumen dimaksud paling lambat 2
(dua) hari kerja terhitung setelah penelitian
dilakukan;
i. hasil penelitian usulan tambahan anggaran
dituangkan dalam berita acara penelitian yang
disusun sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;