Page 93 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 79 -

v. SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada huruf q,
dicatat sebagai realisasi pagu atas alokasi
cadangan yang dilakukan pergeseran.

Paragraf 6
Mekanisme Pergeseran Anggaran dari Sub BA BUN Belanja
Lainnya Ke BA K/L yang Mengakibatkan Penerbitan DIPA
Kementerian/Lembaga

Pasal 118
(1) Pergeseran anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya
ke BA K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
ayat (2) huruf b dilakukan untuk memberikan
tambahan anggaran ke BA K/L.
(2) Mekanisme pergeseran anggaran dari sub BA BUN
Belanja Lainnya ke BA K/L dilakukan dengan tahapan
dan ketentuan sebagai berikut:
a. usulan tambahan anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4),
disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
kepada Menteri Keuangan dengan menggunakan
Sistem Informasi;
b. usulan tambahan anggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Anggaran disertai dengan
dokumen sebagai berikut:
1. data melalui Sistem Informasi;
2. kerangka acuan kerja;
3. rincian anggaran belanja;
4. surat pernyataan optimalisasi/cost sharing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat
(2) dalam hal usulan tambahan anggaran
berkaitan dengan penggunaan cadangan
belanja pegawai dan/atau cadangan
keperluan mendesak;
5. surat pernyataan kesanggupan menyerap
anggaran dan melaksanakan kegiatan pada
tahun berjalan disusun sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;
6. LHR APIP K/L;
7. rincian distribusi alokasi usulan tambahan
anggaran per Program unit/provinsi/Satker
disusun sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;
8. realisasi kinerja anggaran atas tambahan
anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya
yang diterima pada tahun sebelumnya
dan/atau tahap sebelumnya pada tahun
berjalan, sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;