Page 88 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 74 -

yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang menetapkan keadaan kahar; atau
3. dalam hal kegiatan yang diusulkan
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
yang:
a) bersifat tidak terduga; dan
b) berdampak besar dari segi politik,
ekonomi, sosial, dan keamanan,
dilampirkan surat pernyataan yang
ditandangani oleh pejabat eselon I, yang
menjelaskan dampak risiko besar yang terjadi
jika kegiatan tersebut tidak dipenuhi.
(9) Dalam hal terdapat direktif Presiden atau prioritas
Kementerian/Lembaga yang bersifat strategis,
mendesak dan/atau berdampak luas bagi kepentingan
negara dan/atau masyarakat umum sehingga
menyebabkan perlu dilakukannya penambahan
anggaran, penetapan penggunaan anggaran sub BA
BUN Belanja Lainnya jenis belanja lain-lain cadangan
keperluan mendesak oleh Menteri Keuangan
dilaksanakan melalui usulan Menteri/Pimpinan
Lembaga kepada Menteri Keuangan.
(10) Alokasi untuk pengeluaran lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
a. alokasi terprogram, dialokasikan berdasarkan
penilaian atas Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan
Angka Dasar; dan
b. alokasi tidak terprogram, berupa cadangan
anggaran yang pengalokasiannya tidak melalui
Indikasi Kebutuhan Dana BUN, dan
penggunaanya diatur sebagai berikut:
1. cadangan risiko fiskal, merupakan cadangan
anggaran yang bersifat antisipatif yang
berfungsi sebagai bantalan fiskal akibat
perubahan asumsi dasar ekonomi makro
dan/atau kebijakan pemerintah;
2. cadangan anggaran untuk memenuhi
mandatory spending sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yakni penyesuaian
anggaran pendidikan dan anggaran
kesehatan digunakan untuk memenuhi
keperluan di bidang pendidikan dan
kesehatan; dan
3. cadangan anggaran digunakan untuk
membiayai kegiatan yang sesuai dengan
nama peruntukannya.

Pasal 115
(1) Kementerian/Lembaga dapat menyampaikan usulan
tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan setelah
Kementerian/Lembaga melakukan optimalisasi
anggaran untuk kegiatan yang diusulkan pada DIPA
Kementerian/Lembaga.
(2) Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam surat pernyataan hasil optimalisasi