Page 94 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 80 -

9. surat pernyataan bahwa telah dilakukan
penelitian kelengkapan dokumen pendukung;
10. surat usulan Revisi Anggaran yang
ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga;
11. surat pernyataan pejabat eselon I; dan
12. dokumen pendukung lainnya dalam hal
diperlukan;
c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7 dan
angka 8 ditandatangani oleh pejabat setingkat
eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
yang diusulkan;
d. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 9 ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris
Kementerian/Lembaga;
e. dalam hal usulan tambahan anggaran
sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan
untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun/tahun-tahun sebelumnya dan/atau tahun
berjalan, usulan penggunaan anggaran dilampiri
dengan hasil reviu dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, atau hasil audit dari
Badan Pemeriksa Keuangan; dan
f. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, angka 7,
angka 8, dan angka 12 disusun berdasarkan
kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.
(3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan
terhadap usulan tambahan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap.
(4) Dalam hal usulan tambahan anggaran belum
dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
agar segera menyampaikan kelengkapan dokumen
pendukung dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak
disampaikannya surat pemberitahuan.
(5) Dalam hal setelah 2 (dua) hari kerja sejak
disampaikannya surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Menteri/Pimpinan Lembaga
belum melengkapi dokumen pendukung, usulan
tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembalikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
melalui surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri
Keuangan.
(6) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara terkoordinasi antara Direktorat
Jenderal Anggaran dan Kementerian/Lembaga
pengusul.