Page 82 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 68 -

disahkan dalam DIPA BUN tahun anggaran
berkenaan; atau
b. perubahan surat Menteri Keuangan tentang
penetapan alokasi BA BUN, dalam hal sumber
alokasi pergeseran berasal dari alokasi yang sudah
disahkan dalam DIPA BUN tahun anggaran
berkenaan.
(4) Pergeseran anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya
ke BA K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, dilakukan melalui penerbitan SP SABA.
(5) Penerbitan DIPA BUN yang berasal dari sub BA BUN
Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, dikecualikan untuk yang bersumber dari
alokasi cadangan keperluan mendesak.

Pasal 109
(1) SPP BA BUN atau revisi surat Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3)
menjadi dasar:
a. revisi DIPA BUN; atau
b. penerbitan DIPA BUN.
(2) SP SABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat
(4) menjadi dasar revisi DIPA Kementerian/Lembaga
atau penerbitan DIPA Kementerian/Lembaga.

Pasal 110
(1) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat
(2) huruf a, merupakan pergeseran anggaran belanja
antarsubbagian anggaran dalam BA BUN untuk
keperluan tertentu.
(2) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dari:
a. sub BA BUN Belanja Lainnya ke:
1. sub BA BUN Hibah;
2. sub BA BUN TKD;
3. sub BA BUN Subsidi; dan/atau
4. sub BA BUN Transaksi Khusus;
b. sub BA BUN Utang ke sub BA BUN Belanja
Lainnya; dan
c. sub BA BUN Subsidi ke sub BA BUN Belanja
Lainnya.
(3) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 1, dilakukan untuk pemberian hibah kepada
pemerintah asing/lembaga asing untuk tujuan
kemanusiaan dan tujuan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 2, dilakukan untuk:
a. kurang bayar TKD;
b. penambahan alokasi anggaran TKD untuk
kegiatan prioritas berdasarkan arahan Presiden
atau Menteri; dan/atau