Page 81 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 67 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
penyusunan dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 106
(1) Ketentuan mengenai:
a. pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran BA BUN;
b. kerangka pengeluaran jangka menengah BA BUN;
c. daftar KRO BUN;
d. tata cara penyusunan RKA Satker BUN dan RKA-
BUN;
e. pedoman reviu RKA-BUN oleh APIP K/L;
f. tata cara penelaahan RKA-BUN; dan
g. petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA BUN,
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Perubahan atas daftar KRO BUN sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dapat
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas
nama Menteri Keuangan.

Pasal 107
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan
Alokasi Anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan
Pasal 98 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara
penyusunan dan penelaahan Alokasi Anggaran BUN dan
pengesahan DIPA BUN berdasarkan perubahan APBN.

Bagian Kesembilan
Penggunaan dan Pengalokasian BA BUN pada Tahun
Anggaran Berjalan

Paragraf 1
Penggunaan Anggaran BA BUN

Pasal 108
(1) Menteri Keuangan selaku PA BUN berwenang
menetapkan penggunaan anggaran BA BUN pada
tahun anggaran berjalan.
(2) Penggunaan anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran
dalam BA BUN;
b. pergeseran anggaran dari sub BA BUN Belanja
Lainnya ke BA K/L; atau
c. penerbitan DIPA BUN yang berasal dari sub BA
BUN Belanja Lainnya.
(3) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan melalui:
a. penerbitan SPP BA BUN, dalam hal sumber alokasi
pergeseran berasal dari alokasi yang belum