Page 100 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 86 -

Pasal 122
Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan
dan/atau DIPA BUN ditetapkan.

Pasal 123
(1) Untuk pengendalian dan pengamanan belanja negara,
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dapat
melakukan pembatasan Revisi Anggaran.
(2) Pembatasan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. memperhatikan pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga; dan
b. larangan penambahan alokasi anggaran atas
Program/Kegiatan/KRO/RO yang termasuk dalam
kebijakan Penyesuaian Belanja Negara.

Bagian Kedua
Kewenangan Revisi Anggaran

Pasal 124
(1) Revisi Anggaran ditetapkan oleh:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA untuk:
1. perubahan RKA yang tidak menyebabkan
perubahan DIPA berupa perubahan POK;
dan/atau
2. perubahan RKA untuk jenis revisi/substansi
tertentu yang menyebabkan perubahan DIPA
dengan mendapat pengesahan dari Menteri
Keuangan; dan
b. Menteri Keuangan untuk perubahan RKA dan
revisi administrasi yang menyebabkan perubahan
DIPA.
(2) Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
a. Direktorat Jenderal Anggaran untuk menetapkan
usulan Revisi Anggaran yang memerlukan
penelaahan, dan/atau Revisi Anggaran berupa
pengesahan; dan
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk
menetapkan usulan Revisi Anggaran berupa
pengesahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Jenderal Perbendaharaan berwenang
menetapkan usulan Revisi Anggaran antar
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan; dan
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan berwenang menetapkan
usulan Revisi Anggaran dalam satu wilayah.
(3) Kementerian/Lembaga mengajukan usulan
pengesahan DIPA atas penetapan perubahan RKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2
melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atau Direktorat Pelaksanaan
Anggaran - Direktorat Jenderal Perbendaharaan