Page 104 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 90 -

disebabkan adanya perubahan postur APBN tanpa
mengubah pagu belanja.

Pasal 127
(1) Besaran tambahan pagu yang berasal dari perkiraan
kenaikan PNBP atau kelebihan realisasi penerimaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf
d dan huruf h dihitung:
a. paling tinggi sebesar 7,5% (tujuh koma lima
persen) dari tambahan perkiraan kenaikan PNBP
atau kelebihan realisasi PNBP; atau
b. lebih dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari
tambahan perkiraan kenaikan PNBP atau
kelebihan realisasi PNBP dalam APBN, setelah
berkonsultasi dengan Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk PNBP yang diperoleh dari:
a. layanan pendidikan dan pelatihan;
b. layanan kesehatan;
c. layanan selain pendidikan/pelatihan/kesehatan
yang membutuhkan biaya untuk pelaksanaan
layanan berkenaan;
d. penggunaan dan pemanfaatan barang milik
negara;
e. pengelolaan dana; dan
f. Satker BLU.

Pasal 128
(1) Dalam hal terdapat sisa klaim asuransi barang milik
negara tahun anggaran sebelumnya yang telah
dibukukan sebagai PNBP, sisa klaim asuransi barang
milik negara dimaksud dapat diperhitungkan sebagai
dasar penambahan alokasi anggaran belanja yang
bersumber dari rupiah murni dalam rangka pengadaan
barang milik negara yang dipertanggungkan.
(2) Penambahan alokasi anggaran belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat
konfirmasi dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan
Pajak Kementerian/Lembaga atau Direktorat
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
dan Kekayaan Negara Dipisahkan-Direktorat Jenderal
Anggaran.
(3) Penambahan alokasi anggaran belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang
pengelolaan klaim asuransi barang milik negara belum
dikelola oleh unit pengelola Dana Bersama
Penanggulangan Bencana.

Pasal 129
(1) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
PNBP BUN yang bersifat menambah pagu anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf
a hanya diperkenankan karena adanya persetujuan
penggunaan PNBP baru atau peningkatan besaran
persetujuan penggunaan PNBP oleh Menteri Keuangan.