Page 114 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 100 -

d. tidak berlaku untuk kegiatan/proyek yang belum
mendapatkan alokasi anggaran SBSN sebelumnya;
e. diproses setelah terlebih dahulu dilakukan
pembahasan antara Kementerian Keuangan,
Kementerian/Lembaga terkait, dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan dan Pembangunan Nasional; dan
f. merupakan pergeseran anggaran dari RO/KRO
kegiatan/proyek ke RO/KRO kegiatan/proyek
lainnya.
(4) Pergeseran anggaran dari RO/KRO kegiatan/proyek ke
RO/KRO kegiatan/proyek lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal Sisa Anggaran Kontraktual
kegiatan/proyek kontrak tahun tunggal digunakan
untuk percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek
kontrak tahun jamak yang belum atau telah
dialokasikan pada tahun anggaran berkenaan
dan/atau untuk percepatan pelaksanaan
kegiatan/proyek yang semula direncanakan akan
dilaksanakan dengan jenis kontrak tahun tunggal
pada tahun anggaran berikutnya, maka:
1. kegiatan/proyek yang dipercepat harus sudah
masuk dalam daftar prioritas
kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran
berikutnya; dan
2. terlebih dahulu dilakukan perubahan daftar
prioritas kegiatan/proyek SBSN dan/atau
rincian daftar prioritas kegiatan/proyek SBSN
tahun anggaran berkenaan; atau
b. dalam hal Sisa Anggaran Kontraktual
kegiatan/proyek kontrak tahun jamak digunakan
untuk percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek
kontrak tahun jamak yang semula direncanakan
akan dilaksanakan pada tahun anggaran
berikutnya atau yang telah dialokasikan pada
tahun anggaran berkenaan dan/atau untuk
percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek yang
semula direncanakan akan dilaksanakan dengan
jenis kontrak tahun tunggal pada tahun anggaran
berikutnya, maka:
1. kegiatan/proyek yang dipercepat harus sudah
masuk dalam daftar prioritas
kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran
berikutnya; dan
2. terlebih dahulu dilakukan perubahan daftar
prioritas kegiatan/proyek SBSN dan/atau
rincian daftar prioritas kegiatan/proyek SBSN
tahun anggaran berkenaan.
(5) Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi
pendanaan antar-tahun anggaran untuk percepatan
kegiatan/proyek SBSN melalui pemanfaatan sisa dana
SBSN pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut: