Page 133 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 119 -

dikembalikan ke BA BUN, pendanaannya bersumber
dari alokasi cadangan keperluan mendesak.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran pada BA BUN

Paragraf 1
Mekanisme Pergeseran Anggaran Antar Subbagian
Anggaran dalam BA BUN Melalui SPP BA BUN yang
Mengakibatkan Revisi DIPA BUN

Pasal 160
(1) Ketentuan mengenai mekanisme pergeseran anggaran
antarsubbagian anggaran dalam BA BUN melalui SPP
BA BUN yang mengakibatkan penerbitan DIPA BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap mekanisme pergeseran
anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN
melalui SPP BA BUN yang mengakibatkan revisi DIPA
BUN.
(2) Berdasarkan SPP BA BUN yang telah diterbitkan,
Pemimpin PPA BUN penerima alokasi anggaran,
mengajukan usulan revisi DIPA BUN.

Paragraf 2
Mekanisme Pergeseran Anggaran Antar Subbagian
Anggaran dalam BA BUN Melalui Revisi Surat Menteri
Keuangan yang Mengakibatkan Revisi DIPA BUN

Pasal 161
(1) Ketentuan mengenai mekanisme pergeseran anggaran
antarsubbagian anggaran dalam BA BUN melalui revisi
surat Menteri Keuangan yang mengakibatkan
penerbitan DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
mekanisme pergeseran anggaran antarsubbagian
anggaran dalam BA BUN melalui revisi surat Menteri
Keuangan yang mengakibatkan revisi DIPA BUN.
(2) Berdasarkan revisi surat Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
diterbitkan, Pemimpin PPA BUN penerima alokasi
anggaran mengajukan usulan revisi DIPA BUN.

Paragraf 3
Mekanisme Pergeseran Anggaran dari Subbagian Anggaran
BUN Belanja Lainnya ke Subbagian Anggaran lainnya
dalam BA BUN yang Mengakibatkan Revisi DIPA BUN

Pasal 162
(1) Ketentuan mengenai mekanisme pergeseran anggaran
dari subbagian anggaran BUN Belanja Lainnya ke
subbagian anggaran lainnya dalam BA BUN yang
mengakibatkan penerbitan DIPA BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap mekanisme pergeseran anggaran
dari subbagian anggaran BUN Belanja Lainnya ke