Page 137 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 123 -

pada usulan proposal, maka usulan Revisi
Anggaran dilengkapi dengan surat
pernyataan dari pejabat eselon I yang
menyatakan bahwa pengalokasian didukung
proposal dari masyarakat/Pemerintah Daerah
penerima barang yang isinya memuat
kesanggupan menerima barang yang akan
diserahkan oleh Kementerian/Lembaga; dan
7. dokumen pendukung terkait lainnya; dan
f. dokumen asli atas salinan digital atau hasil
pindaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
huruf e angka 2 sampai dengan angka 7 diarsipkan
oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
(2) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Revisi Anggaran yang
memerlukan penelaahan, pejabat eselon III di unit
terkait atas nama Direktur Anggaran Bidang selaku
mitra Kementerian/Lembaga menetapkan dan
menyampaikan undangan kepada Kepala Biro
Perencanaan/Keuangan/Sekretaris Direktorat
Jenderal/pejabat eselon II dengan tembusan kepada
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
pejabat eselon I Kementerian/Lembaga, dan pimpinan
unit-unit terkait dalam hal diperlukan, untuk
melakukan penelaahan atas usulan Revisi Anggaran
melalui komunikasi daring dan/atau luring.
(3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terkait dengan perubahan pagu
anggaran PNBP, proses penelaahannya melibatkan
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian/Lembaga atau Direktorat Penerimaan
Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan
Negara Dipisahkan - Direktorat Jenderal Anggaran
untuk dimintakan konfirmasi atas batas maksimal
PNBP yang dapat digunakan sebagai belanja dan/atau
informasi kinerja pencapaian PNBP pada
Kementerian/Lembaga pengusul.
(4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat
Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga
dalam proses penyelesaian usulan Revisi Anggaran.
(5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pinjaman, hibah,
dan/atau SBSN, termasuk RMP, maka proses
penelaahannya melibatkan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(6) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terkait dengan hibah ke daerah,
maka proses penelaahannya melibatkan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.
(7) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terkait dengan belanja K/L yang
berbasis spasial/kewilayahan, maka proses
penelaahannya dapat melibatkan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.