Page 138 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 124 -

(8) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terkait dengan RO Prioritas
Nasional, maka proses penelaahannya melibatkan
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(9) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dituangkan dalam berita acara penelaahan yang
disepakati oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Anggaran, Kementerian/Lembaga terkait, dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(10) Dalam hal perwakilan dari Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tidak hadir pada saat
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka
penelaahan dapat dilanjutkan dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan
menyepakati hasil penelaahan.
(11) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan hasil
penelaahan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan
seluruhnya atau sebagian, Direktur Anggaran Bidang
selaku mitra Kementerian/Lembaga atas nama
Direktur Jenderal Anggaran melakukan penetapan
melalui surat pengesahan Revisi Anggaran.
(12) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan hasil
penelaahan tidak dapat dipertimbangkan untuk
ditetapkan seluruhnya, Direktur Anggaran Bidang
selaku mitra Kementerian/Lembaga atas nama
Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat
penolakan usulan Revisi Anggaran.
(13) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen pendukung
yang harus dilengkapi, Kementerian/Lembaga
menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung
paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penelaahan.
(14) Dalam hal perbaikan kelengkapan dokumen
pendukung belum disampaikan sampai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Direktur
Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga
atas nama Direktur Jenderal Anggaran mengembalikan
surat usulan Revisi Anggaran melalui Sistem Informasi.
(15) Surat usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, LHR APIP K/L sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan surat pengesahan
Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(16) Proses penetapan atau penolakan usulan Revisi
Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau ayat (12)
diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak penelaahan selesai dilakukan, dan dokumen