Page 136 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 122 -

Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga menandatangani dan
menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran
kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sistem
Informasi dengan mengunggah salinan digital atau
hasil pindaian dokumen pendukung sebagai
berikut:
1. data dalam Sistem Informasi;
2. surat pernyataan pejabat eselon I yang
menyatakan bahwa:
a) usulan Revisi Anggaran yang
disampaikan oleh KPA telah disetujui
oleh pejabat eselon I;
b) usulan Revisi Anggaran yang
disampaikan beserta dokumen
persyaratannya telah dilakukan
penelitian kelengkapan dokumennya
oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga; dan
c) Menteri/Pimpinan Lembaga telah
menyetujui usulan dalam hal usulan
Revisi Anggaran berkaitan dengan
pergeseran anggaran antar-Program,
kecuali dalam rangka pemenuhan
Belanja Operasional;
3. LHR APIP K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d;
4. rencana kebutuhan barang milik negara hasil
penelaahan perubahan dalam hal usulan
Revisi Anggaran berkaitan dengan pengadaan
barang milik negara yang menjadi objek
perencanaan kebutuhan barang milik negara
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai perencanaan kebutuhan barang
milik negara berupa:
a) penambahan barang milik negara baru
yang belum tercantum di dalam rencana
kebutuhan barang milik negara;
dan/atau
b) perubahan objek dan/atau spesifikasi
barang milik negara yang tercantum
dalam rencana kebutuhan barang milik
negara;
5. rekomendasi (clearance) dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika dan/atau
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal
Kementerian/Lembaga bersangkutan
mengajukan usulan Revisi Anggaran
berkaitan dengan belanja teknologi informasi
komunikasi;
6. dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait
dengan akun 526 berupa barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah
Daerah dan pengalokasiannya didasarkan