Page 194 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 180 -

dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a untuk
Kementerian/Lembaga dan penilaian kinerja
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 247 ayat (1) huruf a menghasilkan nilai kinerja
anggaran Kementerian/Lembaga.
(6) Evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat
(1) huruf a untuk BUN menghasilkan nilai kinerja
anggaran BUN.
(7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil
penjumlahan dari:
a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas
perencanaan anggaran; dan
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas
pelaksanaan anggaran.
(8) Hasil penjumlahan nilai kinerja anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dikelompokan ke dalam
kategori sebagai berikut:
a. nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan
puluh) dikategorikan dengan sangat baik;
b. nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan
puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh)
dikategorikan dengan baik;
c. nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh)
sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan
dengan cukup;
d. nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh)
sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan
dengan kurang; dan
e. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima
puluh) dikategorikan dengan sangat kurang.
(9) Nilai kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) untuk belanja Kementerian/Lembaga selain
sebagai dasar penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga merupakan dasar pelaksanaan
pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi.

Bagian Ketiga
Data dan Informasi

Pasal 250
Data dan informasi yang diperlukan dalam pengendalian
dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran diperoleh
melalui sistem monitoring yang dikelola Kementerian
Keuangan.

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN
SANKSI KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pasal 251
(1) Untuk meningkatkan kinerja anggaran
Kementerian/Lembaga, kepada Kementerian/Lembaga
dapat diberikan penghargaan dan/atau dikenai sanksi.