Page 198 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 184 -

c. besaran penghargaan dan/atau sanksi dalam hal
penghargaan berupa insentif dan sanksi berupa
disinsentif anggaran,
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 257
Pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberian
penghargaan kepada Kementerian/Lembaga berupa insentif
dapat dilakukan melalui mekanisme:
a. pergeseran anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya
ke BA K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163;
b. perubahan APBN tahun anggaran berkenaan; atau
c. pengalokasian anggaran dalam APBN tahun anggaran
berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 258
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. tata cara penandatanganan, pengujian tanda tangan,
dan penyampaian SPP dan SPM yang belum dapat
diterapkan melalui tanda tangan elektronik
tersertifikasi, dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1736);
b. ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018
tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1840) masih tetap berlaku sampai dengan akhir tahun
2023;
c. penyelesaian terhadap pergeseran anggaran yang
diusulkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
dilaksanakan berdasarkan mekanisme pergeseran
anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara
Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1034) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
23/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang
Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada