Page 195 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 181 -

(2) Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan dan didasarkan pada tahun
anggaran berkenaan berdasarkan hasil penilaian
kinerja tahun anggaran sebelumnya.
(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas:
a. indikator Kinerja anggaran; dan
b. pengelolaan anggaran.
(4) Capaian atas indikator kinerja anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan nilai kinerja
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat
(7).
(5) Capaian atas pengelolaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan nilai
kontribusi Kementerian/Lembaga terhadap
sasaran/kebijakan tertentu yang diprioritaskan
pemerintah, meliputi:
a. aspek implementasi;
b. aspek manfaat; dan/atau
c. aspek konteks.
(6) Capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek
implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a merupakan hasil penilaian terhadap
Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan
kebijakan anggaran, dalam hal ini kinerja pengelolaan
PNBP dan/atau variabel lain yang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Anggaran.
(7) Capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
merupakan hasil penilaian terhadap upaya
Kementerian/Lembaga dalam mendorong kemanfaatan
atas penggunaan anggaran, dalam hal ini peningkatan
penggunaan produk dalam negeri.
(8) Capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek konteks
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c
merupakan hasil penilaian terhadap upaya
Kementerian/Lembaga dalam sinkronisasi belanja
Pemerintah Pusat dan TKD.
(9) Penilaian terhadap kinerja pengelolaan PNBP
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
(10) Penilaian terhadap upaya Kementerian/Lembaga dalam
peningkatan penggunaan produk dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh
Kementerian Perindustrian.
(11) Penilaian terhadap upaya Kementerian/Lembaga dalam
sinkronisasi belanja Pemerintah Pusat dan TKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh
Kementerian Keuangan.

Pasal 252
(1) Pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dapat
berupa:
a. piagam/trofi penghargaan;