Page 214 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 200 -

B. KLASIFIKASI FUNGSI

1. Pendahuluan
Penyusunan belanja Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi
dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi
mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun yang
menyerap alokasi anggaran paling sedikit. Klasifikasi menurut fungsi
yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, mengacu pada
Classification of the Functions of Govemment (COFOG) yang disusun oleh
United Nations Development Programme (UNDP) dan diadopsi Govemment
Finance Statistics (GFS) manual 2001 - International Monetary Fund (IMF),
dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi
rekreasi, budaya, dan agama (recreation, culture, and religion).
Besaran anggaran untuk masing-masing fungsi atau subfungsi
merupakan kompilasi anggaran dari Program-Program yang termasuk
fungsi atau subfungsi yang bersangkutan. Selanjutnya, kompilasi dari
alokasi anggaran tersebut menjadi data statistik yang disusun mengikuti
standar internasional sebagaimana ditetapkan dalam COFOG yang
dipublikasikan oleh PBB. Dengan demikian, klasifikasi Belanja Negara
menurut fungsi dapat dipergunakan sebagai alat analisis (tools of
analysis) yang menggambarkan perkembangan belanja suatu negara
menurut fungsi, subfungsi, dan Program, yang selanjutnya dapat
diperbandingkan dengan negara lainnya yang rincian belanjanya
mengikuti COFOG.
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi
sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan
keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan
fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10)
pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi
dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

2. Kode Klasifikasi Fungsi

KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI
01 PELAYANAN UMUM
01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta
Urusan Luar Negeri
01.02 Bantuan Luar Negeri
01.03 Pelayanan Umum
01.04 Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK)
01.05 Utang Pemerintah
01.06 Pembangunan Daerah
01.07 Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintah
01.90 Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya

02 PERTAHANAN
02.01 Pertahanan Negara
02.02 Dukungan Pertahanan
02.03 Bantuan Militer Luar Negeri
02.04 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan
02.90 Pertahanan lainnya