Page 209 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 195 -

rancangan informasi Kinerja yang diusulkan dilakukan dengan
menganalisis ruang lingkup, kejelasan, relevansi, dan
keterkaitan antar informasi Kinerja.
c) Apabila berdasarkan hasil analisis tersebut dianggap
memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk
disetujui, maka Direktorat Anggaran Bidang menyampaikan
nota rekomendasi serta meminta kode Bagian Anggaran kepada
Direktorat Sistem Penganggaran.
d) Direktorat Sistem Penganggaran menyampaikan kode Bagian
Anggaran kepada Direktorat Anggaran Bidang.
e) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran
memberitahukan persetujuan/penolakan atas usulan
dimaksud kepada Lembaga yang bersangkutan secara tertulis.

c. Pengubahan Bagian Anggaran
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Presiden, Bagian
Anggaran Kementerian/Lembaga dapat diubah. Pengubahan suatu
Bagian Anggaran dapat berbentuk:
1) Penggabungan Bagian Anggaran;
2) Pemisahan Bagian Anggaran; dan/atau
3) Penggantian nomenklatur Bagian Anggaran.
Penggabungan dan/atau pemisahan Bagian Anggaran dapat
dilakukan melalui:
1) Penggabungan sebagian unit beserta struktur anggaran dari suatu
Bagian Anggaran ke Bagian Anggaran lain yang telah ada;
2) Penggabungan beberapa Bagian Anggaran menjadi satu Bagian
Anggaran baru;
Pengubahan Bagian Anggaran mengikuti mekanisme sebagai berikut:
1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris a.n.
Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan pengubahan
Bagian Anggaran Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran.
2) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang,
melakukan analisis atas usulan pengubahan Bagian Anggaran.
Analisis dilakukan dengan memastikan bahwa dasar pengubahan
Bagian Anggaran merupakan amanat Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, maupun Peraturan Presiden, terdapat Keputusan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang kelengkapan struktur organisasi yang dapat
disusulkan setelah pengajuan usulan untuk percepatan
menjalankan tugas, dan analisis efektivitas dan informasi Kinerja
jika relevan.
3) Apabila berdasarkan hasil analisis tersebut dianggap memenuhi
persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk disetujui, maka
Direktorat Anggaran Bidang menyampaikan nota rekomendasi
pengubahan Bagian Anggaran kepada Direktorat Sistem
Penganggaran.
4) Direktorat Sistem Penganggaran menyampaikan hasil
pengubahan Bagian Anggaran kepada Direktorat Anggaran
Bidang.
5) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran
memberitahukan persetujuan/penolakan atas usulan dimaksud
kepada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan secara tertulis.