Page 206 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 206

- 192 -


                              Untuk BA 999 Bendahara Umum Negara terdiri atas sub BA
                      sebagai berikut:

                               Kode Sub                    PPA                          Uraian
                         No
                                BA BUN
                                             Direktorat Jenderal
                          1.    999. 01      Pengelolaan Pembiayaan             Pengelola Utang
                                             dan Risiko
                                             1. Direktorat Jenderal
                                               Pengelolaan Pembiayaan
                          2.    999. 02        dan Risiko                       Pengelola Hibah
                                             2. Direktorat Jenderal
                                               Perimbangan Keuangan
                                             Direktorat Jenderal                Pengelola Investasi
                          3.    999. 03
                                             Kekayaan Negara                    Pemerintah
                                             Direktorat Jenderal                Pengelola Pemberian
                          4.    999. 04
                                             Perbendaharaan                     Pinjaman
                                             Direktorat Jenderal                Pengelola Transfer ke
                          5.    999. 05
                                             Perimbangan Keuangan               Daerah
                                             Direktorat Jenderal
                          6.    999. 07                                         Pengelola Subsidi
                                             Anggaran
                                             Direktorat Jenderal                Pengelola Belanja
                          7.    999. 08
                                             Anggaran                           Lainnya
                                              1.  Direktorat Jenderal
                                                 Pengelolaan
                                                 Pembiayaan dan Risiko
                                              2.  Direktorat Jenderal
                                                 Kekayaan Negara                Pengelola Transaksi
                          8.    999. 99
                                              3.  Direktorat Jenderal           Khusus
                                                 Perbendaharaan
                                              4.  Direktorat Jenderal
                                                 Anggaran
                                              5.  Badan Kebijakan Fiskal

                   2.  Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Bagian Anggaran dan Satuan
                        Kerja Anggaran dalam Klasifikasi Organisasi
                        a.  Ketentuan Umum Bagian Anggaran dan Satuan Kerja Anggaran
                                   Dalam  ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
                            2003  tentang  Keuangan  Negara  diatur  bahwa  Menteri/Pimpinan
                            Lembaga sebagai Pengguna Anggaran yang dibantu oleh KPA dan PPA
                            (khusus       untuk        BA      BUN)       atau       pengguna        barang
                            Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas, antara
                            lain:
                            1)  menyusun  rancangan  anggaran  Kementerian/Lembaga  yang
                                dipimpinnya;
                            2)  menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; dan
                            3)  melaksanakan          anggaran         Kementerian/Lembaga              yang
                                dipimpinnya.
                                   Pimpinan  Lembaga  tidak  serta  merta  merupakan  Pengguna
                            Anggaran/pengguna  barang  Lembaga  yang  dipimpinnya.  Dengan
                            demikian, Pimpinan Lembaga tidak serta merta dapat melaksanakan
                            tugas  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  9  Undang-Undang
                            Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini berlaku bagi
                            Lembaga Nonstruktural yang pimpinannya belum ditetapkan sebagai
                            Pengguna Anggaran.
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211