Page 207 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 193 -

Ketentuan pengelolaan keuangan negara lingkup
Kementerian/Lembaga dan Lembaga Nonstruktural adalah sebagai
berikut:
1) Pengelolaan Keuangan Kementerian/Lembaga:
a) Presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan
negara menguasakan pengelolaan keuangan negara kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/pengguna barang Kementerian/Lembaga yang
dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);
b) Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna
Anggaran/pengguna barang bagi Kementerian/Lembaga yang
dipimpinnya (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara);
c) Lembaga terdiri atas Lembaga Negara, dan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian Negara (LPNK);
d) Lembaga dapat dikategorikan sebagai LPNK apabila dalam
landasan hukum pembentukannya (berupa Peraturan
Pemerintah atau Peraturan Presiden) menyatakan bahwa
Pimpinan Lembaga bertanggung jawab kepada Presiden, dan
status Lembaga sebagai LPNK. Dalam kondisi demikian,
Lembaga tersebut dapat mengusulkan Bagian Anggaran
tersendiri.
e) Di lingkungan Lembaga Negara, yang dimaksud dengan
Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung jawab
atas pengelolaan keuangan Lembaga yang bersangkutan
(Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);
f) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan bertanggung
jawab terhadap RKA-K/L (Pasal 17 Ayat (1), Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran); dan
g) Agar dapat menyusun RKA-K/L, Pengguna Anggaran wajib
memiliki Bagian Anggaran sendiri, yang dicerminkan dari kode
dan nomenklatur Bagian Anggaran masing-masing
Kementerian/Lembaga. Selain itu, Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan juga membentuk KPA (level Eselon I atau di
bawahnya) yang memiliki kode Satker anggaran tersendiri.
2) Pengelolaan Keuangan Lembaga Nonstruktural (LNS):
a) LNS adalah Lembaga selain Kementerian atau LPNK yang
dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau
Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada
APBN;
b) Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai
Bagian Anggaran yang mandiri atau sebagai Satker dari
Kementerian/Lembaga;
c) LNS dapat menjadi Bagian Anggaran yang mandiri apabila
memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Selanjutnya, Pengguna Anggaran memberikan kuasa kepada
KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
Secara umum, KPA dijabat oleh Kepala Satker, namun dalam
keadaan tertentu KPA dapat dijabat oleh pejabat di bawah Kepala
Satker yaitu untuk: