Page 208 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 194 -

1) Satker yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I atau setingkat eselon
I;
2) Satker yang mengelola dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas
Pembantuan; dan
3) Satker yang mempunyai tugas fungsional.
Jumlah BA Kementerian/Lembaga dapat dipengaruhi oleh
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga dibentuk
berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan
Presiden dan diikuti dengan penerbitan kode BA sesuai dengan syarat
yang ditentukan. Pengubahan Kementerian/Lembaga dilakukan
dengan menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti
nomenklatur Kementerian/Lembaga yang sudah terbentuk dan
diikuti dengan penyesuaian kode BA. Pembubaran
Kementerian/Lembaga diikuti dengan penonaktifan kode BA
Kementerian/Lembaga.

b. Pengajuan Usulan Bagian Anggaran Baru
1) Kementerian
Kementerian yang baru dibentuk yang bukan berasal dari
penggabungan, secara otomatis mendapatkan Bagian Anggaran
baru. Penerbitan kode Bagian Anggaran Kementerian baru,
mengikuti mekanisme sebagai berikut:
a) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris a.n. Menteri
menyampaikan permintaan penerbitan kode Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran.
b) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat
Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya
disebut Direktorat Anggaran Bidang, menyampaikan nota
permintaan penerbitan kode Bagian Anggaran kepada
Direktorat Sistem Penganggaran.
c) Direktorat Sistem Penganggaran menyampaikan kode Bagian
Anggaran kepada Direktorat Anggaran Bidang.
d) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang
menyampaikan kode Bagian Anggaran kepada Kementerian
yang bersangkutan secara tertulis.
2) Lembaga
Lembaga yang ditetapkan melalui amanat Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden dapat memiliki
Bagian Anggaran apabila memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan. Pengajuan Bagian Anggaran Lembaga baru, mengikuti
mekanisme sebagai berikut:
a) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris a.n.
Pimpinan Lembaga mengajukan usulan Bagian Anggaran
Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Anggaran dilengkapi dengan bukti pendukung persyaratan
yang telah ditentukan.
b) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang,
melakukan analisis atas usulan Bagian Anggaran Lembaga.
Analisis efisiensi alokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan
jumlah alokasi pagu apakah akan lebih efisien jika Lembaga
memiliki Bagian Anggaran tersendiri. Analisis terhadap