Page 57 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 57

- 43 -



                                                                  BAB III
                                                 TATA CARA PENYUSUNAN RKA-K/L

                                                              Bagian Kesatu
                                                       Pra Penyusunan RKA-K/L

                                                                 Pasal 54
                                   (1)  Berdasarkan  tema,  sasaran,  Arah  Kebijakan,  dan
                                         prioritas              pembangunan                    nasional,
                                         Kementerian/Lembaga menyusun usulan:
                                         a.   Kegiatan dan Keluaran berlanjut; atau
                                         b.   Keluaran baru.
                                   (2)  Menteri       Keuangan        bersama       dengan       Menteri
                                         Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan
                                         Perencanaan       Pembangunan         Nasional      melakukan
                                         penilaian kelayakan atas usulan Kegiatan dan Keluaran
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
                                   (3)  Tata  cara  pengusulan  sebagaimana  dimaksud  pada
                                         ayat  (1)  dan  penilaian  kelayakan  sebagaimana
                                         dimaksud  pada  ayat  (2),  menjadi  bagian  tidak
                                         terpisahkan  dari  penyusunan  dan  penelaahan  Renja
                                         K/L  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan
                                         peraturan perundang-undangan.

                                                                 Pasal 55
                                   (1)  Kementerian/Lembaga              melakukan          pengguliran
                                         Prakiraan Maju tahun berkenaan sebagai penyusunan
                                         Angka  Dasar  tahun  yang  direncanakan  dengan
                                         menggunakan Sistem Informasi.
                                   (2)  Angka  Dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
                                         dimutakhirkan  dengan  parameter  ekonomi  dan  non
                                         ekonomi.
                                   (3)  Parameter ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
                                         (2), terdiri atas:
                                         a.   kurs; dan
                                         b.   inflasi.
                                   (4)  Parameter  non  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada
                                         ayat (2), terdiri atas:
                                         a.   capaian  Keluaran  dan  realisasi  anggaran  tahun
                                              sebelumnya;
                                         b.   perubahan volume;
                                         c.   kebijakan PNBP; dan
                                         d.   koreksi      kesalahan       pencantuman          volume/
                                              perhitungan alokasi.
                                   (5)  Angka  Dasar  yang  telah  dimutakhirkan  disampaikan
                                         oleh    Kementerian/Lembaga           kepada      Kementerian
                                         Keuangan          dan       Kementerian           Perencanaan
                                         Pembangunan             Nasional/Badan            Perencanaan
                                         Pembangunan Nasional.
                                   (6)  Menteri       Keuangan       dan      Menteri      Perencanaan
                                         Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan
                                         Pembangunan  Nasional  bersama-sama  melakukan
                                         tinjau  ulang  Angka  Dasar  yang  disampaikan  oleh
                                         Kementerian/Lembaga  sebagaimana  dimaksud  pada
                                         ayat (2).
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62