Page 52 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 38 -

(3) Alokasi anggaran kerjasama Pemerintah dan badan
usaha melalui pembayaran ketersediaan
layanan/availability payment sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dituangkan dalam RKA disertai dengan
Prakiraan Maju.
(4) Menteri/Pimpinan Lembaga harus memastikan
kesinambungan pembayaran atas ketersediaan layanan
pada kegiatan/proyek kerjasama Pemerintah dan
badan usaha melalui pembayaran ketersediaan
layanan/availability payment tersebut dengan
mengalokasikan anggaran setiap tahun selama masa
penyediaan layanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Biaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 47
(1) Standar Biaya yang digunakan dalam menyusun RKA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b,
terdiri atas:
a. SBM;
b. SBK; dan
c. SSB.
(2) Dalam rangka penyusunan RKA-BUN, Standar Biaya
dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai
dengan karakteristik BA BUN.
(3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
(4) Standar Biaya berlaku untuk seluruh penyusunan
perhitungan biaya yang dananya bersumber dari:
a. rupiah murni;
b. PNBP;
c. PNBP Satker BLU;
d. SBSN; atau
e. pinjaman/Hibah, kecuali diatur tersendiri dalam
naskah perjanjian pinjaman/Hibah.
(5) PA/KPA bertanggung jawab atas kesesuaian
penggunaan, kebenaran formil dan materiil Standar
Biaya.
(6) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya,
dilakukan oleh APIP K/L sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran dan/atau Kementerian/Lembaga
melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan
Standar Biaya sesuai dengan kewenangannya.