Page 47 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 47

- 33 -



                                                                 Pasal 37
                                   Untuk  mendukung  pelaksanaan  Dekonsentrasi  Kepada
                                   GWPP  dan  Tugas  Pembantuan,  Kementerian/Lembaga
                                   harus  memperhitungkan  kebutuhan  anggaran  di  dalam
                                   RKA-K/L/DIPA untuk memenuhi:
                                   a.    biaya operasional dan pemeliharaan atas barang hasil
                                         pelaksanaan  Dekonsentrasi  Kepada  GWPP  dan  Tugas
                                         Pembantuan yang belum dihibahkan;
                                   b.    honorarium       pejabat     pengelola      keuangan       dana
                                         Dekonsentrasi  Kepada  GWPP  dan/atau  dana  Tugas
                                         Pembantuan; dan
                                   c.    biaya  lainnya  dalam  rangka  pencapaian  target
                                         pelaksanaan  kegiatan  Dekonsentrasi  Kepada  GWPP
                                         dan/atau Tugas Pembantuan.

                                                                 Pasal 38
                                   Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi
                                   Kepada  GWPP  dan  Tugas  Pembantuan  tidak  dapat
                                   dilakukan  dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan  sejenis  pada
                                   tahun  anggaran  sebelumnya,  organisasi  perangkat  daerah
                                   penerima dana dimaksud:
                                   a.    tidak  memenuhi  target  kinerja  pelaksanaan  kegiatan
                                         yang telah ditetapkan;
                                   b.    tidak  menyampaikan  laporan  keuangan  dan  barang
                                         sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
                                         undangan;
                                   c.    melakukan  penyimpangan  sesuai  hasil  pemeriksaan
                                         Badan      Pemeriksa      Keuangan,       Badan      Pengawas
                                         Keuangan  dan  Pembangunan,  Inspektorat  Jenderal
                                         Kementerian/Lembaga yang bersangkutan atau aparat
                                         pemeriksa fungsional lainnya; dan/atau
                                   d.    tidak bersedia menerima hibah terhadap barang milik
                                         negara yang disetujui untuk diterima.

                                                                 Pasal 39
                                   Dalam  hal  terdapat  PNBP  pada  pelaksanaan  dana
                                   Dekonsentrasi  Kepada  GWPP  dan/atau  dana  Tugas
                                   Pembantuan, PNBP dimaksud wajib disetorkan ke rekening
                                   kas umum negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
                                   undangan mengenai PNBP.

                                                                Paragraf 11
                                       Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Bantuan
                                                                Pemerintah

                                                                 Pasal 40
                                   (1)  Pengalokasian  anggaran  untuk  pelaksanaan  Bantuan
                                         Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14
                                         huruf  j  angka  2,  dilaksanakan  dengan  memenuhi
                                         syarat:
                                         a.   sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan
                                              yang  mengamanatkan  Pemerintah  memberikan
                                              bantuan;
                                         b.   mendapat penugasan Presiden; dan/atau
                                         c.   tercantum dalam RKP.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52