Page 45 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 31 -

(4) Pengalokasian anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP
untuk mendanai pelaksanaan urusan pembinaan dan
pengawasan umum dan teknis Pemerintah Pusat
terhadap Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh
daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan negara.
(5) Pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan:
a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh GWPP;
b. daerah memiliki pelaksana yang lingkup tugas dan
fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan
yang didekonsentrasikan;
c. daerah memiliki sarana dan prasarana serta
personel untuk menyelenggarakan Dekonsentrasi;
dan
d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah.
(6) Dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada
GWPP, Menteri/Pimpinan Lembaga:
a. memberitahukan indikasi program dan kegiatan
yang akan didekonsentrasikan untuk tahun
anggaran berikutnya kepada GWPP paling lambat
pertengahan bulan Juni dan/atau setelah
ditetapkannya pagu anggaran;
b. melakukan koordinasi penyusunan RKA Satker
sebagai bagian penyusunan RKA-K/L;
c. menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga, yang paling sedikit mengatur mengenai:
1. program dan kegiatan yang akan
didekonsentrasikan sebagai dasar
pelimpahan bagi GWPP; dan
2. mekanisme pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan yang
didekonsentrasikan,
paling lambat bulan November sebelum tahun
pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP; dan
d. menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf c
kepada daerah penerima dana Dekonsentrasi
Kepada GWPP, dengan tembusan kepada Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 35
(1) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Tugas
Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
merupakan alokasi atas penugasan sebagian Urusan
Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya
kepada daerah provinsi dan/atau daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
(2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan: