Page 43 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 29 -

pusat/kantor pusat, Satker vertikal/kantor daerah,
Satker Dekonsentrasi, Satker Tugas Pembantuan, serta
belanja Bantuan Pemerintah.
(4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan di level Program, Kegiatan, Keluaran,
dan/atau lokasi berupa wilayah administratif
pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, desa) dan lokasi khusus yang meliputi
lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang
tertentu.

Pasal 29
(1) Sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan
DAK Fisik dilakukan dengan memprioritaskan alokasi
belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung
pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana
layanan publik daerah di lokasi yang didanai oleh DAK
Fisik.
(2) Sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan
DAK Nonfisik dilakukan dengan memprioritaskan
alokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk
mendukung operasionalisasi layanan publik daerah di
lokasi yang didanai oleh DAK Nonfisik.
(3) Dalam hal penugasan, belanja Pemerintah Pusat dapat
dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintah
Daerah untuk penuntasan target pembangunan
daerah.

Pasal 30
(1) Sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan
TKD lainnya yang ditentukan penggunaannya untuk
bidang tertentu dilakukan di level Program.
(2) Sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan
TKD lainnya yang ditentukan penggunaannya
dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja
Kementerian/Lembaga untuk mendukung bidang-
bidang yang didanai dari TKD lainnya yang ditentukan
penggunaannya.

Paragraf 8
Kebijakan Penganggaran yang Ditetapkan pada Tahun
Berkenaan

Pasal 31
Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun
berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h,
merupakan pokok-pokok kebijakan anggaran dan hal-hal
khusus dalam penyusunan RKA tahun yang direncanakan
yang tercantum dalam penetapan pagu indikatif, pagu
anggaran, alokasi anggaran, dan peraturan perundang-
undangan mengenai kebijakan penganggaran tahun yang
direncanakan.