Page 62 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 48 -

Perencanaan/Unit Perencanaan
Kementerian/Lembaga; dan
b. hasil reviu RKA-K/L oleh APIP K/L.

Pasal 64
RKA-K/L yang telah diperbaiki atau disesuaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dihimpun dan
ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 65
(1) Tata cara reviu RKA-K/L oleh APIP K/L sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61, tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(2) Untuk memastikan pelaksanaan/pengalokasian
tematik tertentu sesuai penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f, APIP K/L
dapat mengembangkan tata cara reviu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L

Pasal 66
Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 kepada Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi
dengan:
a. surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang
ditunjuk;
b. daftar rincian Pagu Anggaran K/L per Satker/unit
eselon I;
c. surat tugas penelaahan; dan
d. dokumen pendukung terkait lainnya,
untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 67
(1) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 dilakukan secara terintegrasi yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.
(2) Penelaahan RKA-K/L dilakukan untuk menelaah:
a. kesesuaian antara RKA-K/L dengan kebijakan
efisiensi dan efektivitas belanja
Kementerian/Lembaga;
b. kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan
Renja K/L dan RKP termasuk Prakiraan Maju
untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
c. kepatuhan penandaan anggaran (budget tagging)
pada level RO;
d. kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
e. alokasi anggaran yang perlu diberikan catatan
khusus.
(3) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memperhatikan sinkronisasi sebagaimana