Page 64 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 50 -

Program, indikator Kinerja Program, Kegiatan, sasaran
Kegiatan, dan indikator Kinerja Kegiatan, dapat
dilakukan dengan ketentuan telah disepakati dalam
proses penelaahan RKA-K/L dan merupakan akibat
dari:
1. adanya reorganisasi yang mengakibatkan
perubahan tugas dan fungsi serta struktur
organisasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2. perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam
trilateral meeting baik yang dilakukan bersamaan
dengan penelaahan RKA-K/L atau trilateral
meeting yang dilaksanakan terpisah;
3. menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran
yang ditetapkan pada tahun berkenaan; dan/atau
4. telah mendapat persetujuan komisi terkait di
Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 70
(1) Penempatan alokasi anggaran dalam rincian output
cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1) huruf b, dikompilasi pada level Program yang sama
di tingkat unit eselon I.
(2) Penempatan alokasi anggaran dalam rincian output
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk menampung alokasi anggaran yang
tidak efisien yang meliputi:
a. alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran yang
bukan merupakan tugas dan fungsi unit dan
belum ada dasar hukumnya;
b. alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran yang
sama dengan satu tahun anggaran sebelumnya
namun alokasi anggarannya berlebih;
c. alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran
kebijakan baru yang sejenis dengan
Kegiatan/Keluaran yang sudah ada, namun
alokasi anggarannya berlebih;
d. alokasi anggaran untuk komponen/detil yang
tidak berkaitan langsung dengan pencapaian
Keluaran;
e. alokasi anggaran untuk komponen/detil yang
alokasinya berlebih; dan/atau
f. alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya
dan/atau Kegiatan yang belum pernah
dianggarkan sebelumnya (unallocated).
(3) Alokasi anggaran dalam rincian output cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
atas usulan pejabat eselon I Kementerian/Lembaga
kepada Kementerian Keuangan melalui mekanisme
revisi DIPA.

Pasal 71
Pemblokiran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap alokasi anggaran
yang:
a. belum memiliki dasar hukum pengalokasiannya;