Page 67 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 53 -

(2) Ketentuan mengenai penelitian dan reviu RKA-K/L
berdasarkan Pagu Anggaran K/L sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, berlaku mutatis
mutandis terhadap penelitian dan reviu RKA-K/L
berdasarkan Alokasi Anggaran K/L sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh:
a. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional terhadap ketepatan
sasaran RKA-K/L hasil pembahasan Dewan
Perwakilan Rakyat dengan sasaran RKP; dan
b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-K/L
hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat
dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja
negara.
(4) RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L yang telah ditelaah
menjadi bahan penyusunan Daftar Hasil Penelaahan
RKA-K/L.

Pasal 77
(1) Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran
K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4),
ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang selaku mitra
Kementerian/Lembaga atas nama Menteri Keuangan
paling lambat minggu ketiga bulan November.
(2) Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran
K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
salah satu dasar penyusunan Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.
(3) Rincian APBN termasuk di dalamnya rincian alokasi
Kementerian/Lembaga tercantum dalam Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA
Kementerian/Lembaga

Pasal 78
(1) Penyusunan DIPA Kementerian/Lembaga dilaksanakan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan berpedoman
pada rincian APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (3).
(2) DIPA Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelaahan
RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
(3) DIPA Kementerian/Lembaga berlaku sebagai dasar
pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat
pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN.
(4) DIPA Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berlaku untuk masa 1 (satu) tahun
anggaran.