Page 71 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 57 -

h. transaksi khusus.
(4) PA BUN dapat berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan
Lembaga atau pihak lain terkait untuk menyusun
Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk tahun anggaran
yang direncanakan dengan berpedoman pada:
a. Prakiraan Maju;
b. evaluasi Kinerja BA BUN;
c. indikator Kinerja; dan
d. rencana strategis yang telah disusun.
(5) Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), merupakan indikasi dana untuk
memenuhi program Pemerintah yang dianggarkan pada
BA BUN.
(6) Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dengan
memperhatikan:
a. Prakiraan Maju;
b. hasil evaluasi atas Kinerja BA BUN tahun
sebelumnya; dan
c. aspek lainnya sesuai dengan karakteristik masing-
masing BA BUN.
(7) Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh
PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai
bahan penyusunan resource envelope dan Pagu
Indikatif BUN.
(8) Dalam hal terdapat Program atau Kegiatan yang belum
pernah dilaksanakan pada tahun anggaran
sebelumnya, Indikasi Kebutuhan Dana BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun
dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah
dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.
(9) Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan menilai
Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) berdasarkan kapasitas fiskal.
(10) Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah dihimpun
dan dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar
untuk menetapkan Pagu Indikatif BUN dalam bentuk
surat penetapan paling lambat minggu terakhir bulan
Maret.
(11) Menteri Keuangan menetapkan Pagu Indikatif BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berdasarkan:
a. arahan Presiden;
b. hasil tinjau ulang Angka Dasar;
c. Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang sudah
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c; dan/atau
d. kapasitas fiskal dengan memperhatikan
rancangan awal RKP.
(12) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(11), PPA BUN melakukan penyesuaian Indikasi
Kebutuhan Dana BUN dan disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti sesuai Pagu
Indikatif BUN.