Page 75 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 61 -

(4) KPA BUN menyampaikan hasil penyesuaian RKA Satker
BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPA
BUN untuk diteliti dan dihimpun menjadi RKA-BUN.
(5) Masing-masing Pemimpin PPA BUN menandatangani
RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
dikelolanya dan menyampaikan kepada Direktorat
Jenderal Anggaran untuk ditelaah.
(6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku
Mitra PPA BUN dan disampaikan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
(7) Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengakibatkan perubahan RKA-BUN, Direktorat
Jenderal Anggaran tetap menggunakan RKA-BUN
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (1).
(8) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
digunakan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran sebagai bahan rapat kerja
pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai
APBN.
(9) RKA Satker BUN yang telah disesuaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan dokumen pendukungnya,
disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/L untuk
direviu bersamaan dengan reviu RKA Satker BUN
berdasarkan Alokasi Anggaran BUN.
(10) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) berlaku
mutatis mutandis dalam penyusunan RKA-BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(11) Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) berlaku
mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(12) Ketentuan mengenai pedoman reviu RKA Satker BUN
oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) huruf c dan huruf f berlaku mutatis mutandis
dalam reviu RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (9).

Bagian Keenam
Penyesuaian RKA-BUN Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN

Pasal 95
(1) Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan rancangan
Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan
menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat akhir
bulan November.
(2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan
penetapan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing PPA
BUN.