Page 72 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 72

- 58 -



                                   (13)  Indikasi  Kebutuhan  Dana  BUN  yang  telah  diteliti
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dihimpun oleh
                                         Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada
                                         Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai salah satu
                                         pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran BUN.

                                                              Bagian Kedua
                                     Penyusunan RKA-BUN Berdasarkan Pagu Anggaran BUN

                                                                 Pasal 86
                                   (1)  Menteri  Keuangan  menetapkan  Pagu  Anggaran  BUN
                                         dengan berpedoman pada:
                                         a.   arahan Presiden;
                                         b.   hasil     pembicaraan        pendahuluan         mengenai
                                              rancangan  APBN  antara  Pemerintah  dengan
                                              Dewan Perwakilan Rakyat; dan
                                         c.   RKP,
                                         melalui surat Menteri Keuangan.
                                   (2)  Penetapan Pagu Anggaran BUN oleh Menteri Keuangan
                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  harus  juga
                                         memperhatikan hasil sidang kabinet dan Pagu Indikatif
                                         BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (10).
                                   (3)  Surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada
                                         ayat  (1),  disampaikan  oleh  Direktorat  Jenderal
                                         Anggaran  kepada  masing-masing  PPA  BUN  paling
                                         lambat akhir bulan Juni.

                                                                 Pasal 87
                                   (1)  Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN
                                         menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-
                                         masing KPA BUN yang berada dibawahnya.
                                   (2)  Berdasarkan rincian Pagu Anggaran BUN sebagaimana
                                         dimaksud  pada  ayat  (1),  KPA  BUN  menyusun  RKA
                                         Satker     BUN,     sesuai     dengan      pedoman       umum
                                         perencanaan,  penelaahan,  dan  penetapan  alokasi
                                         anggaran BA BUN dan tata cara penyusunan RKA-BUN,
                                         dengan dilengkapi dokumen pendukung.

                                                              Bagian Ketiga
                                                         Reviu RKA Satker BUN

                                                                 Pasal 88
                                   (1)  Untuk  meningkatkan  kualitas  RKA-BUN,  Menteri
                                         Keuangan  selaku  BUN  menugaskan  APIP  K/L  dari
                                         Kementerian/Lembaga  yang  memperoleh  penugasan
                                         selaku  KPA  BUN  untuk  melakukan  reviu  RKA  Satker
                                         BUN.
                                   (2)  Reviu  RKA  Satker  BUN  sebagaimana  dimaksud  pada
                                         ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
                                         a.   RKA  Satker  BUN  yang  telah  ditandatangani  oleh
                                              KPA  BUN  disampaikan  kepada  APIP  K/L  untuk
                                              direviu  dengan  dilampiri  dokumen  pendukung
                                              sebagai berikut:
                                              1.    kerangka acuan kerja; dan
                                              2.    dokumen  pendukung  lainnya  yang  relevan
                                                    dan dapat dipertanggungjawabkan;
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77