Page 74 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 60 -

Pasal 90
RKA-BUN TKD disusun sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan TKD.

Pasal 91
RKA-BUN Transaksi Khusus disusun oleh masing-masing
PPA BUN Transaksi Khusus sesuai dengan jenis transaksi
khusus yang dikelolanya.

Pasal 92
RKA-BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan
penyertaan modal negara dapat disusun setelah nota
keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan/atau setelah Undang-Undang
mengenai APBN tahun anggaran berkenaan ditetapkan.

Bagian Kelima
Penelaahan RKA-BUN

Pasal 93
(1) RKA-BUN yang telah ditandatangani oleh masing-
masing Pemimpin PPA BUN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (4) disampaikan oleh PPA BUN
kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk ditelaah
bersama PPA BUN.
(2) RKA-BUN hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihimpun oleh Direktorat Jenderal
Anggaran dan disampaikan kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk digunakan
sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan
rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
(3) Penelaahan RKA-BUN mengacu pada pedoman
mengenai tata cara penelaahan RKA-BUN.

Pasal 94
(1) Menteri Keuangan dapat memutakhirkan penetapan
Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (1) dalam hal terdapat perubahan
berdasarkan:
a. Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;
b. prioritas anggaran;
c. hasil sidang kabinet; dan/atau
d. hasil rapat kerja pembahasan antara Pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan
pemutakhiran penetapan Pagu Anggaran BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-
masing PPA BUN.
(3) Dalam hal pemutakhiran penetapan Pagu Anggaran
BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan perubahan RKA-BUN, PPA BUN
menyampaikan Pagu Anggaran BUN yang telah
dimutakhirkan kepada masing-masing KPA BUN untuk
dilakukan penyesuaian RKA Satker BUN.