Page 73 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 59 -

b. reviu RKA Satker BUN oleh APIP K/L sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui
verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian RKA
Satker BUN dengan dokumen pendukung;
c. pelaksanaan reviu RKA Satker BUN mengacu pada
pedoman mengenai reviu RKA Satker BUN oleh
APIP K/L;
d. dalam hal diperlukan perbaikan RKA Satker BUN
berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud
pada huruf a, RKA Satker BUN disampaikan
kembali oleh APIP K/L kepada KPA BUN untuk
dilakukan penyesuaian;
e. untuk pelaksanaan reviu RKA Satker BUN
sebagaimana dimaksud pada huruf b, APIP K/L
dapat melakukan koordinasi dengan APIP K/L
lainnya; dan
f. APIP K/L dapat mengembangkan langkah-langkah
reviu dalam pedoman reviu RKA Satker BUN
sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan masing-
masing BA BUN.

Bagian Keempat
Penyusunan RKA-BUN

Pasal 89
(1) KPA BUN menyampaikan RKA Satker BUN yang telah
direviu oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 ayat (2) beserta dokumen pendukung kepada
PPA BUN untuk diteliti dan digunakan sebagai dasar
penyusunan RKA-BUN.
(2) Penyusunan RKA-BUN dengan menggunakan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. mengacu pada KAJM;
b. dilakukan terhadap Program dan Kegiatan BA BUN
yang terprogram dan/atau terukur sesuai
karakteristik masing-masing BA BUN; dan
c. tidak dilakukan terhadap dana cadangan.
(3) RKA-BUN disusun sesuai dengan pedoman umum
perencanaan, penelaahan dan penetapan alokasi
anggaran BA BUN dan tata cara penyusunan RKA-BUN
dengan dilengkapi dokumen pendukung.
(4) RKA-BUN ditandatangani oleh masing-masing
Pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas BA
BUN yang dikelolanya, termasuk untuk sub BA BUN
yang memiliki lebih dari 1 (satu) PPA BUN.
(5) Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA Satker
BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas
waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun
RKA-BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).