Page 388 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 371 -

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan dan
penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah;
5) Peraturan Pemerintah mengenai sistem pengendalian intern
pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan RKA-K/L;
7) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar
negeri dan penerimaan hibah;
8) Peraturan Pemerintah mengenai sinkronisasi proses perencanaan
dan penganggaran pembangunan nasional;
9) Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
10) Peraturan Presiden mengenai RKP;
11) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas luar negeri
bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;
12) Peraturan Presiden mengenai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN);
13) Instruksi Presiden mengenai pengarusutamaan gender dalam
pembangunan nasional;
14) Instruksi Presiden mengenai program pembangunan yang
berkeadilan;
15) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengukuran dan evaluasi
kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L;
16) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam
negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;
17) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya,
standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rka-k/l;
18) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan
persetujuan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19) Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar;
20) Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA;
21) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan
BMN;
22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
mengenai pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara;
23) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala
Bappenas mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L dan langkah-
langkah penyelesaian RKA-K/L;
24) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala
Bappenas mengenai Alokasi Anggaran K/L; dan
25) Peraturan Direktur Jenderal Anggaran mengenai petunjuk teknis
penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA.
f. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu
Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu.
Prinsip objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu melaksanakan reviu
dengan jujur, integritas, dan tidak mengkompromikan kualitas.
Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu, perlu
dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu yang akan ditugaskan.
Sesuai dengan tujuan reviu, maka Tim Reviu secara kolektif harus
memenuhi kompetensi sebagai berikut:
1) memahami sistem perencanaan pembangunan nasional;